JAKARTA. - Lagi-lagi ditemukan dugaan kasus korupsi dana bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk pesantren dan lembaga pendidikan Islam pada Kemenag pada tahun anggaran 2020 dengan total anggaran Rp 2,59 triliun.
Center For Budget Analysis (CBA) meminta KPK untuk membentuk Tim pemburu atau Tim penyidik agar segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus dugaan korupsi Rp.2.5 Triliunan BOP.
"Muncul kasus dugaan korupsi Rp.2.5 Triliunan ini, memperlihatkan kemenag belum mau tobat tobat atas korupsi yang pernah mereka dilakukan. Kemanag tidak takut dosa, tidak takut Tuhan, dan hanya takut miskin atau tidak punya duit," ujar
Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Selasa (31/5/2022).
"Maka untuk itu, agar punya duit berlimpah, anggaran BOP mereka ambil dengan cara mempotong antara 30- 50 persen, ada pesantren fiktif, bantuan tidak tepat sasaran, bahkan program ini diduga dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye," imbuh Uchok.
Selain itu, munculnya dugaan kasus BOP sebesar Rp.2.5 Triliun, terlihat seolah-olah Kemanag pengen mengulang korupsi seperti yang dilakukan Menteri Agama Suryadharma Ali yang pernah sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji tahun anggaran 2012-2013.
"Atau pengen seperti menteri Agama Said Agil Husin Al Munawar , menteri agama pada Kabinet Gotong Royong era Megawati Soekarnoputri. Yang terdakwa kasus dugaan korupsi dalam penggunaan Dana Abadi Umat dan Biaya Penyelenggaraan Haji," kata Uchok lagi.
Dalam hal ini, Uchok menambahkan berdasarkan laporan Kemenag bahwa anggaran program BOP untuk 21.173 Pondok pesantren (ponpes) yang mendapatkan bantuan, 14.906 ponpes kecil, 4.032 ponpes sendang, 2.235 ponpes besar.
Selain itu ada juga 62.514 madrasah diniyah dan 112.08 lembaga pendidikan alquran.
"Untuk pesantren rata-rata digelontorkan bantuan Rp 25 juta sampai Rp 50 juta, dan madrasah serta lembaga pendidikan antara Rp 10 juta sampai Rp 50 juta," jelas dia.
